LBH Bali

Oleh. Ni Luh Gede Yastini, SH.

Bagaimana perempuan dalam pembangunan ? Apakah pembangunan sudah melibatkan partisipasi perempuan ? Apakah setiap warga khususnya perempuan sudah mempergunakan haknya untuk terlibat di dalam kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tak langsung ?

Otonomi Daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2001, adalah sebagian dari cita-cita reformasi untuk mengakhiri pemerintahan yang sentralistik kepada politik desentralisasi agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat lebih mudah diakomodir, sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol program akan lebih mudah dilakukan, dan sumber daya lokal dapat dikembangkan secara optimal demi mendukung proses pembangunan di republik ini

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator dalam menilai keberhasilan program pembangunan khususnya dlam menilai pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MGDs – Millenium Development Goals) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh 192 negara termasuk Indonesia pada tahun 2000. MDGs yang terdiri dari 8 goals (tujuan) diantaranya : menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar bagi semua, mencapai pendidikan dasar bagi semua mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Beberapa indikator yang digunakan dalam penilaian MDGs yakni partisipasi, efektivitas, efisiensi, visi ke depan serta transparansi dan akuntabilitas. Penilaian pencapaian MDGs ini sudah diuji coba di propinsi Bali dan Kabupaten Karangasem Bali pada bulan Agustus dan Oktober 2007 yang dilakukan oleh YLBHI LBH Bali bekerjasama dan KAPAL Perempuan dengan Duta Besar MDGs untuk Asia-Pasifik dan Partnership. Penilaian yang melibatkan dari unsur Pemda dan Ormas/ LSM/ tokoh masyarakat yang tetap memperhatikan keseimbangan gender ini memberikan penilaian atas pencapaian MDGs tersebut.

Dari beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa dari penilaian yang dilakukan khususnya untuk indikator partisipasi masih dinilai kurang maksimal apalagi untuk partisipasi perempuan dinilai masih sangat rendah. Selama ini partisipasi perempuan dinilai lebih banyak di tingkat pelaksanaan program tetapi dalam perencanaan, perumusan, penyusunan, memutuskan apalagi monitoring dan evaluasi pembangunan ini masih sangat kurang. Alasan kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan ini diantaranya : selama ini khususnya dalam pengambilan keputusan terhadap program pembangunan ini masih di dominasi laki-laki karena memang budaya patriarki yang masih kuat disamping juga karena masih jarangnya perempuan yang ikut mengambil peran dalam ranah publik.

Dalam tulisan ini hanya akan dibahas Khusus untuk penilaian goals 2 dan goals 3 dari MDGs. Goals 2 yaitu pendidikan dasar bagi semua dimana target dari goals ini adalah Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki di area menyelesaikan jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang mana indikator dari goals 2 ini adalah angka partisipasi murni (APM) dan juga melek huruf usia 15 – 24 tahun dimana kalau melihat dari hasil penilaian yang telah dilakukan dinilai masih kurang. Hal ini bila mengacu dari APM di Bali khususnya yakni berdasarkan Laporan Penelitian Studi Kebijakan Pendidikan Berwawasan gender di Propinsi Bali (studi lanjutan) PSW Univ. Udayana tahun 2005 ternyata menunjukkan bahwa angka partisipasi murni (APM) masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan khususnya ketika menginjak ke tingkat Sekolah Menengah lanjutan Pertama (SMP) dengan angka APM = 68,04 % perempuan dan 70,65% laki-laki. Demikian juga halnya dengan melek huruf di Bali cukup tinggi yang mana lebih banyak di alami oleh kaum perempuan dengan angka 12,3 % dan laki-laki 4,6%.

Pemahaman bahwa pendidikan bagi perempuan tidak perlu terlalu tinggi karena toh perempuan nantinya akan kembali ke sumur, dapur dan kasur, kemudian biaya pendidikan masih sangat mahal serta juga ada beberapa daerah yang secara geografis sangat sulit untuk dijangkau menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Bicara tentang biaya pendidikan, dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD yang kemudian dipertegas melalui pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang menyebutkan bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Demikian juga dengan goals 3 yakni : mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dimana target dari goals 3 ini adalah Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 dimana indikator dari target ini adalah : rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur melalui angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki, rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki, dan proporsi kursi DPR yang diduduki perempuan. Kalau dilihat dari bagaimana proporsi perempuan yang duduk di kursi DPRD ini tentunya masih sangat rendah yakni 4,4% dari total 385 jumlah anggota DPRD se-Bali atau hanya 17 orang perempuan dan 368 orang laki-laki. Hal ini tentu sangat memprihatinkan di tengah-tengah gencarnya program affirmative action dan juga quota 30% bagi perempuan.

Untuk itu berdasarkan penilaian yang telah dilakukan tersebut ada beberapa rekomendasi yang diharapkan agar ke depan bisa diwujudkan yakni :

(Tulisan ini telah dimuat di harian FAJAR BALI tanggal 14 Mei 2008)

Belajar dari Tragedi Alastlogo

Oleh Agung Dwi Astika, SH

Peristiwa penembakan warga sipil oleh aparat TNI AL di Desa Alastlogo,Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur pada hari rabu,30 Mei 2007 yang menewaskan Mistin, Utam, Kotijah dan Rohman, serta luka-luka berat yang dialami oleh delapan warga sipil lainnya menjadi catatan hitam perjalanan reformasi TNI di Indonesia. Tragedi alastlogo adalah implikasi namun hal terpenting yang mesti dilihat adalah asal mula mengapa tragedi ini harus terjadi?

Peristiwa ini dilatar belakangi oleh sengketa tanah seluas 539 hektar di sebelas desa di kecamatan lekok. Warga membutuhkan tanah sebagai lahan garapan. Tanah bagi warga adalah kehidupan karena dari tanah rantai keberlangsungan hidup mereka terus berlangsung. Namun, menjadi ironi jika tanah yang sejatinya wajib digunakan untuk kepentingan rakyat justru jadi biang konflik dengan institusi TNI AL. Disinilah letak kontradiksi tersebut. Di balik peristiwa ini rupanya ada persoalan mengenai bisnis militer, dimana lahan tersebut disewakan oleh TNI AL kepada pihak ketiga yaitu PT Rajawali Nusantara yang akan ditanami tebu. Konflik-konflik seperti ini kiranya akan berpeluang muncul mengingat bisnis-bisnis militer memang di legalkan.

Salah satu alasan klasik yang sering diucapkan petinggi militer dalam pengelolaan bisnis-bisnis militer adalah kurangnya anggaran belanja yang dialokasikan kepada mereka melalui departemen pertahanan. Kurangnya anggaran disertai dengan keinginan untuk mensejahterakan anggotanya, menyebabkan kalangan militer berusaha mencari sumber pendanaan melalui kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara. Meski telah berlangsung lama,namun tujuan untuk mensejahterahkan prajurit masih belum pernah terwujud.

Sehingga pelajaran terpenting dari tragedi alastlogo adalah bahwa yang selalu menjadi korban adalah masyarakat kecil dan prajurit berpangkat rendah.

Bisnis Militer

Sampai saat ini belum ada satu peraturan perundang-undangan apapun yang menjelaskan pengertian bisnis militer, sehingga sering menimbulkan berbagai tafsiran terhadap bentuk, kegiatan, dan aktifitas militer baik perorangan maupun institusi yang berkategori bisnis. Untuk lebih memudahkan dan mempersamakan persepsi kita tentang bisnis militer. Bisa meminjam pendapat Laksda TNI (pur) IGD Artjana dalam makalahnya yang berjudul Bisnis Militer; Tantangan dan Harapan definisi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

Bisnis militer adalah serangkaian kegiatan militer atau pihak lain yang mempunyai hubungan langsung yang memanfaatkan kebijaksanaan pejabat publik baik dipusat maupun didaerah, fasilitas, aset serta sarana dan prasarana militer dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk produksi maupun distribusi, pengadaan barang /jasa yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas TNI yang kesemuanya di administrasikan dan diberlakukan sebagai kekayaan yang dipisahkan serta dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip-prinsip keuangan negara

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka bentuk-bentuk bisnis militer adalah :

Tentunya apa yang diuraiakan diatas adalah bisnis-bisnis militer yang dibenarkan atau dilegalkan . Kenyataan akan belum terwujudnya kesejahteraan prajurit ini menyebabkan bannyaknya oknum-oknum militer melakukan bisnis ilegal. Berbagai konflik yang terjadi didaerah menjadi bisnis ilegal oknum militer, untuk kepentingan keamanan didaerah konflik. Oknum ini menyediakan jasa-jasa keamanan dan pengamanan. Selain bisnis keamanan bisnis lainnya dilakukan oleh oknum militer adalah ilegal loging atau penyelundupan kayu. Maka sangat dapat dipastikan ketika kegitan-kegiatan ini dilakukan maka akan terjadi benturan dengan berbagai pihak termasuk masyarakat kecil yang pasti menjadi korban.

Percepat Restrukturisasi Bisnis TNI

Berbagai fakta dilapangan menunjukan upaya –upaya untuk mensejahterakan militer melalui unit-unit usahanya baik yang legal apalagi yang ilegal ternyata justru menjauhkan militer dari profesionalisme. Militer yang profesional dibawah kontrol sipil merupakan unsur terpenting dalam sistem demokrasi. Sehingga percepatan reformasi TNI dalam transisi demokrasi di Indonesia ini adalah pekerjaan besar dan wajib diselesaikan oleh negara.

Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional indonesia pasal 78 menyatakan bahwa dalam jangka waktu lima tahun semenjak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung

Kita bisa melihat dengan adanya undang-undang ini ada keinginan yang kuat untuk melakukan upaya-upaya menuju TNI yang profesional. Memang harus dikaui upaya ini tidak mudah karena bisnis militer memiliki dampak yang sangat besar pada berbagai bidang kebijakan dalam tubuh militer.

Sebagaimana yang direkomendasikan oleh Tim Perumus Pokja Restrukturisasi bisnis militer dalam buku menuju TNI yang profesional restrukturisasi bisnis TNI diterbitkan oleh FES dan LESPERSSI Paling tidak ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa bisnis militer harus dihentikan pertama aktivitas bisnis militer menganggu profesional dan soliditas TNI, kedua aktivitas menganggu mekanisme ekonomi pasar, ke tiga dengan bisnis militer menghasilkan profit atau dana sehingga secara independen tentara memiliki seumber dana sendiri diluar anggaran negara yang justru bisa disalahgunakan karena tidak terkontrol.

Oleh sebab itu retrukturisasi bisnis militer harus dilakukan , memang perdebatan jangka waktu retrukturisasi masih menjadi perdebatan, semakin cepat dilakukan restrukturisasi maka semakin cepat pula TNI menjadi profesional. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU No. 34/2004 ttg TNI; Tentara profesional diartikan adalah tentara yang terlatih, terdidik diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang diratifikasi.

(Tulisan dimuat di Harian Koran Bali, 7 Juni 2007)

Oleh : Agung DwiI Astika, SH

“Kita tak ingin menjadi negara yang menindas hak hidup buruh, anak dan melukai martabat manusia.Kita tak mau jadi negara yang hanya berpikir untuk menaikan pendapatan,kita mesti jadi negara yang memprioritaskan kehidupan rakyat” (Hugo Chaves, Presiden Venezuela)

Pengantar

Pemerintah boleh saja secara terbuka mengatakan bahwa negara ini mengalami kemajuan dalam dunia investasi. dengan disahkannya UU Penanaman Modal Asing (UU PMA), yang konon dampaknya akan mensejahterakan rakyat. Apa ia ?

Justru klaim negara ini akan runtuh. bila kita periksa UU PMA/Investasi, yang justru hanya memberikan kesempatan pada Pelaku pasar/investor/pengusaha untuk “berusaha” yang seluas-luasnya. Kesempatan “berusaha” yang luas ini tentunya mengancam budaya lokal bila diterjemahkan salah oleh pengusaha apa lagi belum terbentuk peraturan pelaksanaannya.Ini Bukti bahwa negara masih berpihak pada pengusaha/pemodal dengan memeberikan fasilitas-fasilitas “kemewahan” yang kesekian kali setelah sebelumnya disahkannya tiga (3) paket UU Ketenagakerjaan/Perburuhan (UU.No 21/2000 tentang serikat buruh/serikat pekerja, UU.No 13/2003 ttg ketenagakerjaan, dan UU.No. 2/2004 ttg PPHI).

Apa yang dirasakan sebagai privelege pengusaha ini justru bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh buruh/pekerja. Dimana diterbitkannya regulasi-regulasi ini telah menghilangkan sebuah “kepastian” terhadap kaum buruh/pekerja. Harusnya pemerintah berhati-hati dengan dalih dari pengusaha : “...bahwa pengusaha itu menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mempekerjakan buruh dan mengurangi angka pengangguran”. Dalih ini perlu disikapi sebagai alasan pengusaha untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah/negara, justru harus diingat sudah merupakan konsekuensi logis ketika orang ingin mendapat keuntungan/laba besar dengan membuat sebuah usaha maka ia harus mempekerjakan orang-orang atau buruh. Untuk mendapatkan keuntungannya maka pengeluaran harus ditekan semaksimal mungkin termasuk menekan buruh.

Bagaimana dengan kondisi buruh di Bali?
Kondisi buruh Indonesia tahun 2007 ini sangat suramnya dan memperihatinkan . Tingginya angka pencari kerja, membumbungnya angka pengangguran, maraknya PHK, minimnya jaminan sosial terhadap tenaga kerja baik pekerja tetap maupun pekerja kontrak merupakan beberapa fakta yang telah mewarnai kehidupan buruh tahun 2007

Kondisi ini dirasakan juga dalam dunia perburuhan di Bali, banyak faktor penyebab untuk itu Pertama, belum meningkatnya angka kunjungan wisatawan. Kedua, kalah bersaingnya buruh/pekerja domestik dengan buruh/pekerja asingnya. Ketiga, belum konsistennya negara menjalankan tiga paket UU ketenagakerjaan yaitu:UU.No 21/2000 tentang serikat buruh/serikat pekerja, UU.No 13/2003 tentang ketenagakerjaan, dan UU.No. 2/2004 tentang PPHI. Keempat, belum solid-nya buruh/pekerja dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Kelima,semakin hegemoniknya pasar (pelaku usaha/investor) dalam mempengaruhi hidup bersama (UU PMA).

Harus diakui bahwa industri pariwisata masih menjadi tulang punggung Bali. Hotel, restaurant, travel, cargo, jasa, niaga, hiburan, handycraft, garment serta niaga menjadi simpul industri dan menjadi pemasok tenaga kerja terbesar. Sehingga buruh/pekerja di sektor-sektor vital ini menjadi korban paling pertama ketika terjadi peristiwa bom Bali I dan II beberapa tahun lalu. Hingga kini pemulihannyapun masih membutuhkan jangka waktu yang panjang. Hal ini terjadi secara menyeluruh dari Kabupaten Jembrana, Buleleng, Gianyar, Karangasem, Badung hingga Kotamadya Denpasar.

Dampak penting dari keterpurukan kesejahteraan buruh/pekerja telah menyebabkan:
Pertama, rendahnya upah minimum propinsi/kota/kabupaten yang tak memenuhi standar kebutuhan hidup layak seperti yang tertuang dalam Permenakertrans, No.PER-17/MEN/VIII/2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL).

Kedua, berkurangnya hak-hak yang diterima buruh/pekerja juga jaminan atas pekerjaan akibat trend perubahan status dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak (out sourching).

Ketiga,perpindahan kepemilikan beberapa perusahaan di Bali yang praktis akan meminimalisir buruh/pekerja yang dipandang tak profesional dan berkompeten.

Keempat,menguatnya arus gejala kriminalisasi buruh/pekerja, dimana masalah buruh/pekerja dalam perusahan di larikan ke hukum pidana meniadakan paket UU tentang perburuhan.

Data dinas tenaga kerja Propinsi Bali tahun 2004; menyebutkan jumlah pengangguran di Bali, mencapai 89.890 orang. Di bulan November tahun 2005 tingkat rata-rata pencari kerja sebanyak 29.555 orang, sementara lowongan kerja yang tersedia hanya 250 buah. Bisa dikatakan akibat tingginya biaya hidup jumlah pencari pekerja meningkat tajam. Tetapi ironinya tak diimbangi oleh jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Di bulan Agustus 2006 terdapat 208.567 orang buruh/pekerja yang tertampung di 5.083 buah perusahan (kecil, menengah dan besar). Selain itu jumlah PHK atau “terpaksa” melakukan PHK secara massal signifikant ! Seperti yang menimpa 214 buruh/pekerja Hotel Bali Cliff, 26 buruh/pekerja Hotel Oval Legian, 36 buruh/pekerja Hotel Bali Sani dan 50 buruh/pekerja Villa Rumah Manis. Belum terhitung yang di PHK secara personal.

Pelanggaran Hak Buruh adalah Pelanggaran HAM
Pemerintah RI selalu mengatakan bahwa negara ini telah mengalami kemajuan dalam upaya penegakkan HAM. Konon, hal ini dibuktikan dengan diratifikasinya kovenan hak sipil-politik (sipol) dan kovenan hak ekonomi, sosial, budaya (ecosob) pada tahun 2004. Dua (2) kovenan ini resmi diakui dalam khasanah hukum positif RI. Dua kovenan ini juga merupakan kovenan yang paling diakui ke-“universalan”-nya di kancah pergaulan negara-negara dunia. Namun, bagaimana dengan prakteknya

Dalam kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya diatur dengan tegas Mengenai hak-hak buruh dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya yang intinya menyatakan bahwa :
Pasal 6 tentang bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mencari nafkah dengan bebas berdasarkan keinginannya. Pasal 7 tentang syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan. Pasal 8 mengatur tentang bahwa negara wajib mengakui hak-hak setiap orang untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Dan pasal 9 bahwa negara mengatur tentang keharusan mengakui hak jaminan sosial pada setiap orang. Dengan demikian sangat jelas bahwa negara wajib melindungi, menghormati dan melakukan pemenuhan terhadap hak-hak setiap orang dalam masalah perburuhan.

Pelanggaran HAM justru terjadi ketika negara mengabaikan kewajibannya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sejauh ini belum terlihat negara berpihak kepada kepentingan kaum buruh, tiga paket UU perburuhan yakni UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan dan UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 3 paket UU tenaga kerja ini justru lahir dari kesepakatan pemerintah RI dengan IMF .

Pada tanggal 15 Januari 1998, IMF (International Monetery Fund) mendesak pemerintah RI untuk menandatangani Nota Kesepahaman (Letter of Intent) tentang kebijakan sektor perburuhan. Sehingga, tak bisa dipungkiri 3 paket UU tersebut merupakan kesepakatan RI dengan kapitalisme global. Usulan IMF adalah penataan ulang sistem, prosedur, privatisasi ketenagakerjaan dan penyediaan lahan baru untuk industrialisasi.

Rekomendasi
Untuk mewujudkan kesejahteraan buruh/pekerja maka hal yang mesti dilakukan yaitu:
Pertama, melakukan kerja-kerja penguatan pengetahuan dan ketrampilan dari buruh/pekerja dan atau pengurus buruh/pekerja tentang mekanisme yang diatur dalam 3 paket UU Ketenagakerjaan.Dimana juga memberikan ruang bagi semua pihak (LSM,Mahasiswa,Petani Dsb-nya) untuk intens melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tata kelola dari politik ketenagakerjaan/perburuhan.

Kedua, melakukan kontrol demokrasi terhadap pelaku pasar (investor,dll).Sebab salah satu akar dari permasalahan utama dari Republik ini adalah tak dikenanya kontrol demokrasi yang ketat dalam semangat HAM terhadap pelaku pasar. Pelaku pasar selalu saja ber-alibi bahwa urusan mereka adalah urusan privat, namun ironinya urusan yang mereka katakan sebagai privat telah berdampak urusan hidup bersama.

Ketiga, salah satu peran strategis pemerintah adalah menjamin hak-hak dasar buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang lain yang sah. Sehingga pemerintah diminta untuk konsisten menerapkan Permenakertrans, No.PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai pengganti Kepmen yang lama baru di tetapkan tanggal 26 Agustus 2005.Meski masih mengandung banyak kelemahan namun Kepmen yang baru ini lebih detail mengklasifikasikan kebutuhan hidup buruh/pekerja.

Keempat, Pemerintah harus berani melakukan perubahan paradigma politik pengupahan dengan cara:

1) melalui perundingan bersama di tingkat perusahan. Pendekatan ini sebaiknya diberlakukan untuk buruh/pekerja yang sudah menjadi anggota serikat buruh tingkat perusahan. Juga diberlakukan bagi kelompok-kelompok usaha yang beroperasi di tingkat daerah maupun di tingkat nasional (seperti industri perbankan nasional, kelompok-kelompok usaha yang berada di bawah naungan satu atap, dan lain-lain). Hal ini melalui mekanisme perundingan bipartit secara langsung antara serikat buruh di perusahan dengan pengusaha untuk menentukan tingkat upah.

2) penetapan upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (upah terendah untuk bertahan hidup) untuk melindungi buruh yang upahnya paling rendah, bukan untuk menggantikan negosiasi upah antara serikat pekerja/buruh dan pengusaha. Hal ini dilakukan melalui dewan pengupahan nasional. Dimana sebaiknya diberlakukan bagi buruh yang belum menjadi anggota serikat buruh/pekerja. Juga bagi buruh yang bekerja di sektor informal dimana buruh yang bekerja sebagai buruh paruh waktu (part-timers), pembantu rumah tangga, atau yang diperkerjakan di suatu perusahan yang mempekerjakan karyawan kurang dari 10 orang atau yang bekerja dengan perusahan yang tidak termasuk dalam sektor in-formal.

Epilog
Kiranya ini yang bisa kami sajikan sebagai sebuah renungan dalam memperingati hari buruh tahun 2007 ini, hak tidak di beri tapi harus direbut.
Selamat hari buruh, Buruh bersatu tak bisa dikalahkan

(Tulisan ini dimuat di harian Koran Bali tanggal 1 Mei 2007)

Oleh: Luh Putu Anggreni, SH

Kata Perceraian pada era sekarang ini mungkin sudah bukan dianggap momok lagi dikalangan perempuan Indonesia dan perempuan Bali khususnya. Kalau sebelumnya mendengar kata perceraian, perempuan langsung merasa kecut hatinya karena yang terbayang kemudian adalah predikat janda dengan segala cibiran dan cemoohan tetangga, sikap lingkungan masyarakat yang begitu sinis seolah-olah predikat janda merupakan suatu aib dan mengundang untuk berbuat nista, sehingga perempuan harus berpikir seribu kali untuk sampai terjadinya perceraian terkecuali memang nasibnya dia harus diceraikan suami tanpa mampu melawan takdirnya sehingga terpaksa predikat janda harus disandang. Namun sekarang ini keputusan bercerai tidak lagi dianggap sebagai hal yang menakutkan, bahkan belakangan seolah-olah menjadi trend/ gaya hidup. Dikalangan artis-artis jangan ditanya lagi, begitu mudahnya mengingkari kata-kata suci dan melupakan pesta meriah perkawinan yang menghabiskan biaya jutaan hingga milyaran rupiah hanya dalam hitungan bulan.

Di Bali, dilingkungan Pengadilan Negeri Denpasar khususnya, begitu hapalnya para lawyer kita dengan kata-kata perceraian, pembagian harta bersama atau harta gonogini dan Hak asuh terhadap anak karena sebagian besar para advokat kita ternyata sedang menangani kasus perceraian.Entah penyebabnya adanya kekerasan suami terhadap sang istri, ketidakcocokan/ pertengkaran secara terus menerus atau yang memang sekarang lagi ngetren juga yaitu karena pasangan berselingkuh alias punya PIL atau WIL.Akibatnya pasangannya menjadi marah-marah, harga diri meraca dilecehkan, suami kemudian menjadi ringan tangan alias suka memukul, menampar dan menendang karena sang istri dianggap terlalu cerewet dan terlalu turut campur urusan pekerjaan suami ,dll sehingga akhirnya perasaan cinta berubah menjadi benci setengah mati.

Oleh Ngurah Wisnu Wardhana

‘’Buruh Pariwisata’’, semua orang akan berfikir tentang dolar dan kehidupan yang layak (mapan) pada saat mendengar dua kata tersebut. Namun pasca Tragedi Bom Kuta hal tersebut seperti hanya tinggal kenangan, seluruh insan pariwisata (terutama buruh) terpuruk. Harapan melunasi cicilan motor sirna sudah, tidak di PHK saja sudah syukur.

Ya, keberatan atau tidak Tragedi tersebut kita bisa jadikan cermin untuk bicara buruh pariwisata khususnya.

Hingga kini pasca Tragedi Kuta, persoalan Hubungan Industrial di sector pariwisata masih dalam kondisi yang belum menguntungkan bagi buruh dan pengusaha di Bali. Imbas dari dampak bom masih terasa, belum pulihnya pariwisata masih memberikan kekhawatiran terhadap keberlangsungan kehidupan bagi buruh yang menyandarkan pada skill dan tenaganya hanya untuk bekerja di sektor pariwisata. PHK massal masih menghantui para pekerja jika kondisi ini belum pulih. Seiring dengan tidak mampunya pengusaha untuk menanggung biaya operasional yang sangat tinggi maka bukan tidak mungkin PHK individual atau kolektif akan terjadi dalam hitungan waktu yang lambat atau cepat kedepan.

Membicarakan masalah buruh pariwisata (sector pariwisata) juga tidak bisa kita pisahkan dengan pembicaraan dengan masalah di sector lainnya. Dimana pariwisata sangat rentan terhadap isu dan kondisi yang sangat sensitive baik secara lokal, regional dan global. Bencana alam, wabah penyakit (kolera, sars), aksi/ isu terorisrisme, dan perang (pemilu juga) adalah keadaan buruk yang sewaktu-waktu dapat menimpa industri pariwisata. Dan kita telah mengalaminya dari beberapa hal tersebut.

Belum lagi mengenai kebijakan pemerintah yang memberikan aura negative bagi sector pariwisata diantaranya VoA (Visa on Arrival), dengan tambahan biaya dan tekhnis mekanisme birokratis (peluang pungli) tersebut jelas mengurangi mood turis untuk datang ke negara kita dalam kondisi sekarang.

Disahkannya UU PPHI (Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) juga sangat merugikan buruh termasuk buruh pariwisata. Dimana isi dari UU tersebut secara mendasar mengabaikan kepentingan buruh terhadap keberadaannya di suatu pekerjaannya, yaitu rentan PHK karena PHK menjadi wewenang mutlak pengusaha, dalam UU ini Negara melepaskan tanggung jawabnya untuk melindungi buruh/ pekerja serta lepas tangan terhadap pelanggaran hak-hak normative buruh dan serikat buruh yang dilakukan pengusaha, karena pelanggaran hak normative dalam UU ini dapat diperselisihkan, padahal seharusnya pengusaha yang melanggar hak normatif buruh/ pekerja diberi sanksi (denda dan atau penjara), tanpa harus menuntut melalui lembaga peradilan yang menjadi sentra penyelesaian perselisihan dalam UU tersebut.

Masalah perburuhan di Indonesia merupakan masalah yang sangat pelik. Ini sudah menjadi semacam benang kusut yang jika diurai satu persatu akan terlihat banyak faktor yang ada di dalamnya.

Disamping itu lapangan kerja yang sempit dengan angkatan kerja yang jumlahnya besar mengakibatkan posisi tawar buruh sangat lemah. Hal ini ditambah lagi dengan kualitas SDM (pendidikan dan skill) yang secara umum sangat terbatas. Mengakibatkan buruh menjadi semakin terpojok. Hukum perburuhan yang seharusnya mengatur hubungan industrial masih sangat lemah. Proses penegakan hukum perburuhan yang selama ini diharapkan untuk menjamin adanya kepastian hukum belum terlaksana dengan baik. Kalaupun ada pemberian sanksi bagi tindak pidana pelanggaran hukum perburuhan, itu pun sangat ringan. Selain itu kolusi antara pengusaha dengan penguasa sudah bukan menjadi rahasia lagi dan semakin memperparah kondisi perburuhan. Institusi negara yang membidangi masalah perburuhan seakan tidak berdaya menghadapi kondisi ini.

Globalisasi sudah di halaman rumah kita, dengan kondisi semacam ini mampukah tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing, karena bukan hanya modal/ investor saja yang datang tapi juga tenaga kerja asing di berbagai sector.

Harapan kita semua adalah hubungan industrial harmonis maka beberapa hal pokok yang harus terpenuhi yaitu ;

Kalau hal ini terwujud maka disini akan tercipta hubungan industrial yang harmonis.

Tulisan ini dibacakan dalam acara SEMINAR dalam rangka BK XIX PS. Pariwisata, tanggal 29 April 2004 di Kampus Goris Pariwisata Universitas Udayana

Oleh: Luh Putu Anggreni, SH
 
“BALI merupakan surga kaum paedofilia”, mungkin akan terus ada pandangan seperti itu kalau saja kasus yang menimpa dua anak pelajar SMP Karangasem korban paedofilia tidak benar-benar mendapat penanganan serius oleh para aparat penegak hukum maupun jajaran pemerintah daerah/pusat. Apalagi berkaca dari pengalaman kasus paedofilia di Buleleng dimana pelaku paedofilia Mario berkebangsaan Italia yang telah mencabuli lima anak laki-laki dibawah usia 13 tahun hanya mendapat ganjaran hukuman 10 bulan. Bahkan, saat di penjara tetap memperoleh prioritas seperti dengan mudahnya keluar masuk penjara dan bermain internet diluar penjara.

Tidak terpikirkan oleh aparat penegak hukum kita apa dampak yang terjadi pada anak-anak yang menjadi korban paedofilia tersebut. Sebab, penyembuhan trauma yang mendalam pada jiwa seorang anak yang polos tentu tidaklah semudah menyembuhkan luka fisik/luka badan. Jelasnya, peran seorang psikiater sangat diperlukan saat menghadapi masa-masa sulit untuk dapat dengan cepat melupakan trauma tersebut. Bahkan, kesaksian dari seorang ahli/psikiater sangat dibutuhkan dalam sidang pengadilan agar diketahui oleh public betapa berat penderitaan seorang anak yang terganggu mentalnya karena harus menerima perlakuan disodomi, terpaksa melayani perlakukan pelecehan seksual dari orang yang sebelumnya dianggap berjasa karena telah berbaik hati memberi uang jajan, mengajak jalan-jalan dan memberikan kesenangan yang memang didambakan seorang anak-anak.

Sebagaimana hasil penelitian yang diungkapkan oleh Prof. L.K. Suryani dari CASA saat workshop di Polda Bali mengenai fenomena paedofilia dan upaya penanggulangannya, seperti kasus Mario di Buleleng, kasus Tony di Karangasem dan juga kasus-kasus lain yang terungkap dari pasien-pasien paedofilia dalam praktiknya sebagai seorang psikiatri, jelas perasaan korban paedofilia menderita trauma yang sangat mendalam akibat perlakuan pelecehan seksual yang tidak sepantasnya diterima oleh anak-anak seusia dia. Rasa takut, jijik, mau muntah karena dipaksa menelan cairan sperma pelaku, suka murung, menyendiri karena merasa takut berdosa. Tampak anak tersebut pucat, sukar berkonsentrasi dan pelajarannya terganggu. Kadang anak tersebut suka marah, tersinggung tanpa sebab, bingung dan menangis sendirian dan kadang melakukan tindakan yang berulang-ulang seolah-olah membersihkan mulutnya. Perkembangannya kemudian adalah anak-anak korban sexual abuse/paedofilia ini dapat berlanjut mengalami depresi ; anak itu merasa sedih, merasa tidak berguna, merasa berdosa, putus asa dan ingin bunuh diri. Mungkin terjadi gangguan cemas yang berlebihan atau menjadi orang yang tidak peduli, tidak punya perasaan, tidak bisa mencintai orang lain, yang ada hanyalah ingin menghancurkan orang lain. Ia puas kalau dapat melukai hati laki-laki atau perempuan sebagai balas dendam yang tidak disadarinya. Kemungkinan yang terburuk adalah pelaku-pelaku paedofilia tidak lagi hanya orang asing akan tetapi bisa jugaa orang-orang dewasa di sekitar kita yang merayu anak-anak kita untuk diajak menonton video porno dan melakukan pencabulan terhadapnya berulangkali sambil melakukan pengancaman-pengancaman dan pemberian hadiah. Yang sangat berbahaya ternyata sang anak yang menjadi korban dalam proses tumbuh kembangnya selain tetap dengan rasa takut karena merasa berdosa, pemurung dan suka menyendiri tenyata juga tidak bisa mengerem rangsangan seksualnya dan mencoba mempraktikan pengalaman seksual yang diperlakukan kepadanya kepada adik dan saudara-saudara dekatnya. Dapat kita bayangkan bagaimana masa depan anak-anak kita kelak.

Terkait dengan pencanangan bahwa Bali dan Batam menjadi target bebas eksploitasi seksual komersial oleh pemerintah dan dimuatnya kasus paedofilia sebagai salah satu bentuk trafficking yang telah dirumuskan dalam draf RUU trafficking (perdagangan orang) yang kini tengah dalam proses pengesahan di DPR, maka sudah seyogianya semua jajaran Pemda Bali dan aparat penegak hukum harus sudah mempunya persepsi yang sama tentang hal tersebut. Minimal menunggu disahkannya RUU Trafficking, komitmen untuk mempergunakan UU Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang menangani kasus ini.

Dari sisi pencegahan semua pihak tampaknya sepakat bahwa sosialisasi tentang bahayanya dampak kasus-kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak, termasuk paedofilia ini, perlu dikampanyekan secara meluas terutama langsung ke daerah sasaran dimana korban banyak ditemukan seperti daerah Buleleng dan Karangasem.

Peran aparatur desa, tokoh adat dan agama, pemuda-pemuda dan masyarakat harus disadarkan dengan informasi yang jelas tentang bahayanya paedofilia dan trafficking/perdagangan perempuan dan anak. Karena dari ketidaktahuan tersebut banyak memunculkan tindakan yang malah melindungi pelaku paedofilia, sehingga pelaku merasa nyaman dan aman-aman saja dalam melakukan aksinya. Apalagi orang asing tersebut begitu pintarnya tampil layaknya seorang pahlawan/penyelamatan masyarakat dari kemiskinan/keterbelakangan dan banyak memberi bantuan dalam pendidikan terhadap anak-anak yang tidak mampu sehingga betul-betul didukung oleh masyarakat disekitarnya tanpa sadar bahwa sayang terhadap anak-anak hanyalah kedok dari pelaku paedofilia.

Mungkin yang terpenting kemudian dalam advocasi dan penegakan hukum terhadap pelaku paedofilia tersebut adalah adanya persepsi yang sama antara pihak pemerintah daerah dan aparat hukumnya agar dapat bertindak dengan tegas sesuai hukum yang berlaku yaitu UU perlindungan Anak karena sangat jelas dituangkan dalam pasal 59 tentang perlindungan Khusus dalam UU No. 23 tahun 2002.

Perlindungan khusus ini diperlukan seperti dalam kasus Tony dan juga kasus-kasus anak lainnya. dalam pasal 64 ayat 2 huruf b dan e untuk kasus seperti itu sebenarnya harus dibentuk pendamping khusus pada saat proses pemeriksaan dihadapan pejabat hukum yang berwenang baik. Juga harus dilakukan pemantauan dan pencatatan secara terus-menerus terhadap perkembangan anak tersebut.

Persepsi yang sama pada pihak pemda dan aparat hukum di Bali juga dapat mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 87/2002 dan RAN tentang Penghapusan Perdagangan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 88/2002 dalam upaya penggalangan pemerintah pusat dan daerah-daerah untuk perang terhadap trafficking dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Permasalahannya adalah kedua RAN diatas sama sekali belum tersosialisasikan sampai saat ini baik oleh pemrintah pusat maupun Pemda Bali karena alasannya lagi-lagi berkaitan dengan anggaran.

(Tulisan ini dimuat di Harian Bali Post tanggal 30 Maret 2004)

Koordinator Bidang Hukum dan HAM LBH Bali Nengah Jimat ketika ditemui di renon (7/2) mengatakan potensi konflik di 3 kabupaten di Bali ini sangat tinggi karena basis-basis masa yang dapat dimasuki oleh para calon legislatif sangat besar. Baik dari tingkat kelompok hingga tingkat desa. Selain itu dendam politik di 3 kabupaten di Bali ini sudah ada sejak lama. Kondisi ini tercermin dari pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Jimat Menyebutkan konflik-konflik yang mulai muncul di Bali baru pada tingkat perobekan atribut partai dan black campaign atau kampanye hitam antar calon legislatif.

“Kalau dari pantauan kita kasus sementara perobekan baliho. Selain itu juga mulai ada antar caleg satu partai satu desa itu salah menjelekkan, karena dalam satu wilayah itu mereka tahu keburukan-keburukan itu dimunculkan sebagai black campaign” jelas Nengah Jimat

Sementara itu Polda Bali memastikan menerjunkan sekitar 7000 personil untuk menjaga keamanan pelaksanaan pemilu di Bali. Polda Bali juga memastikan untuk menugaskan beberapa personil untuk melakukan pengamanan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan.(Mul)

Pengaduan LBH Bali terkait seorang hakim Pengadilan Negeri Denpasar berinisial WA yang diduga memanipulasi kasus sehingga kekayaannya perlu diperiksa oleh KPK mendapat tanggapan positif.  KPK, MA, dan KY bisa melakukan pemeriksaan secara simultan terhadap seorang hakim yang diduga sering mempermainkan kasus hukum atau melakukan pemerasan terhadap pihak-pihak yang berperkara di pengadilan.

Menurut politisi Hanura Syarifuddin Sudding, perilaku hakim nakal dapat dilaporkan kepada MA, sehingga Majelis Kehormatan Hakim dapat memeriksa untuk membuktikan hakim yang bersangkutan melanggar etika.

“MA yang akan menentukan sanksi administratif untuk hakim yang nakal tersebut,” ujar Sudding di Jakarta, Senin 28 Februari 2011.

Sedangkan jika terdapat indikasi korupsi, KPK juga akan melakukan pemeriksaan. “Laporan LBH Bali itu harus kita dukung untuk memberantas perilaku hakim yang menyimpang,” jelasnya.

Sebelumnya Direktur LBH Bali Luh Gede Yastini menyebutkan, pihaknya melaporkan hakim PN Denpasar berinisial WA, setelah Posko Pemantau Peradilan LBH Bali banyak mendapat laporan tentang ulah hakim WA yang sering memanipulasi hukum.

“Kami sudah megirimkan surat ke KPK perihal pengaduan hakim nakal yang kami duga memanipulasi hukum dan mempermainkan banyak kasus,” ujar Yastini kemarin.

Selain ke KPK, LBH Bali juga mengadukan keberadaan dan perilaku hakim WA ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, lantaran diduga sudah menyalahi kode etik seorangh hakim.

LBH Bali juga sudah meminta ketua PN Denpasar, MA dan KY segera melakukan evaluasi terhadap semua hakim pengadilan di Bali secara umum.

Sebagai langkah awal, ujarnya, LBH Bali akan berkoordinasi dengan Polda Bali dan Pengadilan Tinggi Denpasar terkait laporan itu.

Disebutkan, LBH Bali menerima aduan dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Denpasar mengenai praktek yang dilakukan oleh hakim WA. Tidak berselang lama, LBH Bali kembali menerima aduan tentang hakim yang sama dari seorang saksi yang saat ini masih dirahasiakan namanya tentang pemerasan.

Sudding menyebutkan, hakim-hakim yang bertindak nakal memang harus diawasi oleh masyarakat dan dilaporkan kepada instansi terkait. “Tindakan kawan-kawan di LBH Bali itu sudah tepat,” ujarnya. (bhh)

Kamis, 03 Februari 2011 20:49 
 

Koordinator Bidang Hukum dan HAM LBH Bali Nengah Jimat ketika ditemui di renon (7/2) mengatakan potensi konflik di 3 kabupaten di Bali ini sangat tinggi karena basis-basis masa yang dapat dimasuki oleh para calon legislatif sangat besar. Baik dari tingkat kelompok hingga tingkat desa. Selain itu dendam politik di 3 kabupaten di Bali ini sudah ada sejak lama. Kondisi ini tercermin dari pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah sebelumnya.

Jimat Menyebutkan konflik-konflik yang mulai muncul di Bali baru pada tingkat perobekan atribut partai dan black campaign atau kampanye hitam antar calon legislatif.

“Kalau dari pantauan kita kasus sementara perobekan baliho. Selain itu juga mulai ada antar caleg satu partai satu desa itu salah menjelekkan, karena dalam satu wilayah itu mereka tahu keburukan-keburukan itu dimunculkan sebagai black campaign” jelas Nengah Jimat

Sementara itu Polda Bali memastikan menerjunkan sekitar 7000 personil untuk menjaga keamanan pelaksanaan pemilu di Bali. Polda Bali juga memastikan untuk menugaskan beberapa personil untuk melakukan pengamanan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan.(Mul)

Minggu, 27/02/2011 - detikNews

Denpasar - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali mengadukan seorang hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar berinisial WA ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim ini diduga telah memanipulasi kasus sehingga kekayaanya perlu diperiksa oleh KPK.

“Kami sudah mengirimkan surat ke KPK perihal pengaduan hakim nakal yang kami duga melakukan manipulasi hukum dan mempermainkan banyak kasus,” kata Direktur LBH Bali Luh Gede Yastini, di kantornya Jl Plawa, Denpasar, Minggu (27/2/2011).

Harta kekayaan hakim WA dicurigai  banyak didapat dari hasil memanipulasi kasus dari masyarakat. “Apalagi kami sudah mendapatkan informasi kalau ada seorang saksi yang diperas oleh hakim tadi sampai nilainya Rp 250 juta,” kata Yastini.

Selain mengirimkan aduan ke KPK, LBH Bali juga mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait dengan keberadaan hakim yang berinisial WA ini. Menurutnya, “Posko Pemantau Peradilan” yang dimiliki oleh LBH banyak menerima laporan perihal hakim WA yang diduga sudah menyalahi kode etik seorang hakim.

“Kami juga meminta kepada ketua PN Denpasar, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera melakukan evaluasi terhadap semua hakim pengadilan di Bali secara umum,” jelas Kepala Bidang Hukum LBH Bali, Nengah Jimat.

Sebagai langkah awal LBH akan berkoordinasi dengan Polda Bali dan Pengadilan Tinggi Denpasar terkait laporan itu.

Sebelumnya LBH Bali menerima aduan dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Denpasar mengenai praktek yang dilakukan oleh hakim WA. Tidak berselang lama kemudian dirinya kembali menerima aduan tentang hakim yang sama dari seorang saksi yang saat ini masih dirahasiakan namanya tentang pemerasan.

Saat ini saksi itu sudah dimintakan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).